DJP Menyayangkan Syarat Menaati Pajak Untuk Caleg, Cawapres dan Capres Telah Dihapuskan

Posted on

DJP Menyayangkan Syarat Menaati Pajak Untuk Caleg, Cawapres dan Capres Telah Dihapuskan

Konsultan Pajak Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan sangat amat menyayangkan adanya kebijakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang meniadakan syarat patuh dari ketentuan pajak terutama bagi para calon anggota legislative, juga calon presiden dan juga calon wakil presiden.

Hestu Yoga selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak mengatakan jika terdapat beberapa perubahan peraturan yang berkaitan dengan syarat untuk para caleg, cawapres dan capres terkait tarif pajak.

Perubahan ini terdapat pada peraturan KPU no. 20 di tahun 2018, mengenai peniadaan syarat taat kententuan perpajakan seperti laporan SPT 5 tahun berakhir serta pernyataan yang diperoleh dari kantor pajak untuk para calon yang tidak mempunyai hutang pajak.

Sudah seharusnya, KPU tetap mengupayakan untuk mempertahankan syarat pemenuhan seluruh ketentuan perpajakan untuk semua calon sebagaimana sebelumnya, beliau pun sangat menyayangkan syarat tersebut yang telah dihilangkan.

“Hal ini berbeda dari peraturan KPU di tahun 2015 yakni salah satu syaratnya harus menyertakan dan menyerahkan SPT Tahunan selama 5 tahun terakahir, termasuk satu keterangan yang diperoleh dari KPP pajak, jika dia tidak memiliki hutang pajak” ungkapnya.

Hestu sangat berharap supaya KPU bisa mengkoordinir harapan dan keinginan dari Ditjen Pajak untuk sekali lagi menyertakan syarat untuk memenuhi ketentuan dari perpajakan, untuk para caleg, capres dan cawapres. Supaa sebelum terpilih, mereka telah lebih dahulu taat pajak.

“Kami sangat berharap KPU bisa mengkoordinir hal ini sehingga jangan sampai dipublish yang memiliki tunggakan pajak, namun SPT, 5 tahun terakhir ketentuan itu saja terlebih dahulu” ujarnya.

Penerimaan Pajak Mencapai Rp. 799.47 Triliun/31 Agustus 2018

Bila sebelumnya Ditjen Pajak Kementrian Keuangan berhasil mencatat penerimaan pajak sampai per tanggal 31 Agustus 2018 yang mencapai Rp. 799.47 triliun. Nampaknya realisasi ini sama dengan 51.14% dari total target penerimaan pajak APBN 2018 yang mencapai Rp. 1.424 triliun. Jumlah ini cenderng meningkat tajam sebanyak 16.52% bila dibandingkan dengan periode tahun lalu 2017 yang mencapai 10.17%

Secara umum, jenis pajak yang tercatat mengalami pertumbuhan dan penyumbang penerimaan paling tinggi adalah PPN impor yang telah tumbuhan 27.44%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *